Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan pembentukan mekanisme kerja sama di tingkat ASEAN untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang memicu kabut asap lintas batas. Malaysia juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan kepada Indonesia, sekaligus mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengendalikan kebakaran yang berdampak pada sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Usulan tersebut disampaikan Anwar ketika menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat Malaysia. Dalam pernyataannya pada Minggu (18/10/2026), ia mengatakan bahwa persoalan karhutla tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah satu negara karena asap yang dihasilkan dapat melintasi perbatasan dan memengaruhi negara-negara tetangga.

Anwar menegaskan bahwa Malaysia tetap siap memberikan bantuan sebagaimana telah ditawarkan sebelumnya. Ia juga mengakui kesungguhan pemerintah Indonesia yang telah mengerahkan puluhan ribu personel serta berbagai sarana udara untuk menangani kebakaran di sejumlah wilayah.

Menurut Anwar, penanganan karhutla merupakan tantangan besar karena luasnya wilayah terdampak dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Situasi tersebut membuat upaya pemadaman membutuhkan koordinasi yang kuat, kesiapsiagaan, serta dukungan sumber daya yang memadai.

“Malaysia telah mengusulkan mekanisme kerja sama di tingkat ASEAN untuk memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, dan tindakan kolektif dalam menangani kabut asap lintas batas,” demikian pernyataan Anwar yang disampaikan melalui media sosialnya. 

Ia juga menekankan pentingnya semangat saling membantu di antara negara-negara ASEAN ketika menghadapi bencana yang dampaknya meluas ke kawasan. Menurutnya, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas dalam merespons persoalan kabut asap.

Kabut asap akibat karhutla di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura. Dampaknya juga disebut menjangkau wilayah lain di Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Thailand, meskipun tingkat paparan dan kondisi kualitas udara di setiap negara dapat berbeda.

Di Malaysia, memburuknya kualitas udara telah memengaruhi aktivitas masyarakat. Sejumlah sekolah di beberapa negara bagian dan wilayah dilaporkan ditutup ketika kondisi udara mencapai tingkat yang tidak sehat. Situasi tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap dampak paparan asap, terutama bagi anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan.

Sementara itu, Singapura juga mengalami penurunan kualitas udara yang signifikan. Pada pekan sebelumnya, pembacaan partikulat halus PM2.5 di wilayah barat Singapura mencapai angka 288 pada pukul 15.00 waktu setempat, menjadi tingkat tertinggi yang tercatat sejak 2015. Angka tersebut merupakan pembacaan PM2.5, bukan indeks PSI 24 jam, sehingga perlu dibedakan dari indikator kualitas udara lainnya. 

Kondisi tersebut kembali menyoroti persoalan kabut asap lintas batas yang berulang setiap kali kebakaran hutan dan lahan meluas di kawasan Asia Tenggara. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, paparan partikel halus dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama ketika konsentrasi polutan berada pada tingkat tinggi dalam waktu lama.

Kerja sama ASEAN yang diusulkan Anwar diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpemerintah, pertukaran informasi, kesiapan menghadapi kebakaran, serta dukungan teknis apabila dibutuhkan. Pendekatan regional juga dapat membantu negara-negara anggota menyusun langkah pencegahan yang lebih terarah, bukan hanya merespons ketika kebakaran telah meluas dan asap mulai menyebar ke wilayah negara lain.

Sebelumnya, Malaysia telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait penanganan karhutla. Anwar juga menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas langkah yang diperlukan dalam mengatasi kebakaran dan dampak asap. Pemerintah Malaysia turut mendorong koordinasi antarkementerian serta pembahasan di tingkat ASEAN. 

Meski demikian, pelaksanaan bantuan dan mekanisme kerja sama regional tetap membutuhkan koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Bentuk bantuan yang akan diberikan, kebutuhan teknis di lapangan, serta mekanisme pelaksanaan kerja sama perlu disepakati agar dukungan dari negara tetangga dapat digunakan secara efektif.

Penanganan karhutla juga tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Pencegahan kebakaran, pengawasan kawasan rawan, pengelolaan lahan dan gambut, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kejadian serupa pada masa mendatang.

Usulan Anwar memperlihatkan bahwa dampak karhutla Indonesia telah menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan yang membutuhkan perhatian regional. Dengan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan bersama, negara-negara ASEAN diharapkan dapat mengurangi dampak kabut asap sekaligus mendorong langkah pencegahan yang lebih berkelanjutan.

Di tengah situasi tersebut, Malaysia menyatakan tetap terbuka untuk membantu Indonesia. Sementara itu, usulan mekanisme kerja sama ASEAN menjadi salah satu upaya yang didorong untuk memastikan penanganan kabut asap lintas batas dilakukan melalui koordinasi, tanggung jawab bersama, dan perlindungan terhadap masyarakat di kawasan.