Sekolah-sekolah di Negeri Johor, Malaysia, kembali diinstruksikan tutup. Penutupan berlangsung selama lima hari. Keputusan mulai berlaku pada Senin (19/102026). Langkah ini diambil karena kondisi kabut asap yang dinilai membahayakan kesehatan. Kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut berasal dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Kualitas udara memburuk hingga mencapai level yang mengkhawatirkan. Pemerintah negeri memutuskan melindungi pelajar dari paparan partikel berbahaya. Kesehatan anak-anak menjadi prioritas utama.
Ketua Komite Pendidikan dan Informasi Negara Bagian Johor Muhammad Naqib Md Ghazali memberikan penjelasan resmi. Ia menyampaikan bahwa keputusan diambil setelah pertemuan penting. Forum yang digelar adalah Komite Koordinasi Penanganan Kabut Asap Johor. Pertemuan berlangsung pada Sabtu siang. Naqib merujuk pada data pemantauan udara sebagai dasar keputusan.
“Laporan pemantauan menunjukkan bahwa angka Indeks Pencemaran Udara (API) masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, tanpa perbaikan yang signifikan,” kata Naqib. Keterangan tersebut dikutip dari CNA pada Minggu (18/10/2026).
Dengan API yang masih tinggi dan tanpa perbaikan berarti, penutupan sekolah menjadi pilihan rasional. Paparan kabut asap dalam waktu lama berisiko menimbulkan gangguan pernapasan. Anak-anak sekolah termasuk kelompok rentan yang perlu dilindungi. Langkah preventif diambil sebelum dampak kesehatan semakin meluas. Naqib juga menjelaskan bahwa penutupan bersifat dinamis. Perpanjangan masa tutup sekolah akan bergantung pada beberapa faktor. Perkembangan kualitas udara menjadi acuan utama. Selain itu, prakiraan cuaca dan hasil penilaian kesehatan terus dipantau.
Jika kondisi udara membaik secara signifikan, sekolah dapat dibuka kembali lebih cepat. Sebaliknya, jika API tetap tinggi, penutupan berpotensi diperpanjang. Pemerintah negeri tidak ingin mengambil risiko terhadap kesehatan pelajar. Evaluasi dilakukan secara berkala berdasarkan data terkini. Kabut asap yang membahayakan di Johor merupakan bagian dari permasalahan regional. Asap dari karhutla di wilayah sekitar terbawa angin hingga melintasi batas negara. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat Johor, termasuk anak-anak usia sekolah. Koordinasi penanganan terus dilakukan di tingkat negeri.
Pertemuan Komite Koordinasi Penanganan Kabut Asap Johor pada Sabtu menjadi momen krusial. Seluruh data pemantauan dibahas secara mendalam. Keputusan penutupan lima hari diambil secara kolektif. Muhammad Naqib Md Ghazali kemudian menyampaikan hasilnya kepada publik. Indeks Pencemaran Udara yang masih mengkhawatirkan menjadi alarm bagi otoritas pendidikan. Tidak adanya perbaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir memperkuat alasan penutupan. Sekolah sebagai tempat berkumpulnya banyak anak dinilai berisiko jika tetap beroperasi. Pembelajaran jarak jauh atau penyesuaian jadwal menjadi alternatif sementara.
Dengan menekankan ketergantungan pada kualitas udara, prakiraan cuaca, dan penilaian kesehatan, pemerintah menunjukkan pendekatan berbasis data. Keputusan tidak diambil secara sepihak atau emosional. Setiap perkembangan akan dievaluasi sebelum menentukan langkah berikutnya. Transparansi informasi kepada orang tua dan sekolah terus dijaga. Orang tua di Johor diimbau memantau pengumuman resmi terkait pembukaan kembali sekolah. Selama masa penutupan, anak-anak diharapkan tetap berada di lingkungan yang lebih terlindung. Penggunaan masker dan pembatasan aktivitas luar ruangan tetap disarankan. Kewaspadaan kolektif membantu mengurangi risiko kesehatan.
Kabut asap yang berulang di kawasan ASEAN menuntut respons cepat dari setiap negara bagian. Johor mengambil langkah konkret dengan menutup sekolah selama lima hari. Langkah serupa pernah diambil pada periode kabut asap sebelumnya. Konsistensi perlindungan terhadap pelajar menjadi prioritas. Muhammad Naqib Md Ghazali sebagai juru bicara pendidikan negeri menegaskan komitmen tersebut. API yang mengkhawatirkan tidak boleh diabaikan. Tanpa perbaikan signifikan, aktivitas di sekolah berpotensi membahayakan. Penutupan sementara adalah harga yang harus dibayar demi kesehatan jangka panjang.