Foto: Bisnis.com
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto turun menemui perwakilan peternak yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Pertemuan itu berlangsung di tengah keluhan peternak ayam petelur mengenai sulitnya mendapatkan jagung pakan dengan harga terjangkau, sementara harga jual telur justru mengalami penurunan.
Titiek berjanji akan segera menghubungi pemerintah, termasuk Menteri Pertanian dan Bulog, untuk mencari jalan keluar atas persoalan pasokan serta harga jagung yang dinilai semakin memberatkan peternak. Ia mengaku prihatin karena kenaikan biaya pakan terjadi bersamaan dengan merosotnya harga telur di tingkat peternak.
“Senang sekali tadi bisa menerima perwakilan dari jenengan semuanya. Kami sudah mendapatkan informasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Turunnya harga telur kita ikut prihatin. Ini kenapa turun? Karena pakannya harganya naik, tidak ada jagungnya,” ujar Titiek.
Menurut Titiek, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena pemerintah selama ini menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada jagung. Baginya, ukuran swasembada tidak semestinya berhenti pada klaim bahwa produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan, tetapi juga harus tercermin dari ketersediaan komoditas di lapangan dan harga yang dapat dijangkau pelaku usaha.
“Saya setelah ini akan menghubungi Pak Menteri dan Bulog. Kenapa ini jagungnya tidak ada? Tidak ada, tidak dapat. Padahal katanya sudah swasembada jagung. Swasembada itu artinya tidak hanya jagungnya cukup, tapi harganya bagus dan petani-peternaknya sejahtera,” tegasnya.
Persoalan jagung tersebut menjadi semakin penting karena komoditas itu merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya produksi ayam petelur. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI bersama Pinsar Petelur Nasional (PPN), perwakilan peternak Suwardi mengungkapkan bahwa jagung menyumbang sekitar 50 persen dari beban produksi peternak ayam petelur. Sementara sekitar 25 persen lainnya berasal dari bungkil kedelai.
Di tengah kenaikan harga bahan baku tersebut, kondisi peternak justru semakin tertekan karena harga telur di tingkat peternak turun jauh. Suwardi menyebut harga telur saat ini berada di kisaran Rp20.000 per kilogram, bahkan di Blitar mencapai sekitar Rp19.000 per kilogram. Pada Juni 2026, harga telur di tingkat kandang sempat menyentuh Rp17.100 per kilogram. Menurutnya, selama enam bulan peternak mengalami kerugian sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram.
Data yang disampaikan Pinsar juga menunjukkan besarnya tekanan terhadap struktur biaya produksi. Harga jagung pipil kering dengan kadar air 15 persen dilaporkan berada di kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram. Kondisi tersebut ikut mendorong harga pakan rata-rata sekitar Rp8.155 per kilogram, sementara harga pokok produksi telur disebut telah mencapai Rp26.911 per kilogram. Di sisi lain, harga telur di tingkat peternak hanya sekitar Rp19.000-Rp21.000 per kilogram.
Ketimpangan tersebut membuat sebagian peternak mulai kesulitan mempertahankan usahanya. Bahkan, Pinsar menyebut terdapat peternak yang memilih mengosongkan kandang karena tidak lagi mampu membeli pakan untuk mempertahankan produksi ayam.
Karena itu, persoalan pakan tidak lagi dipandang sekadar masalah harga komoditas, melainkan menyangkut keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Jika biaya pakan terus meningkat sementara harga telur berada di bawah biaya produksi, peternak berpotensi terus mengalami kerugian dan pada akhirnya menghentikan produksi.
Dalam RDPU tersebut, Titiek kemudian mengusulkan pembentukan badan khusus yang menangani pakan ternak secara terintegrasi. Lembaga tersebut diharapkan tidak hanya mengurusi satu jenis ternak, tetapi dapat menangani kebutuhan pakan ayam pedaging, ayam petelur, sapi, kambing, hingga sapi perah.
Menurut Titiek, badan khusus itu nantinya dapat mengoordinasikan seluruh rantai pasok pakan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan hingga distribusi kepada peternak. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengetahui secara langsung ketika terjadi kekurangan pasokan maupun lonjakan harga.
“Ke depan Komisi IV kita minta supaya ada satu badan yang bisa khusus mengurusi pakan ini. Jadi kalau ada keluhan-keluhan mengenai pakan, ya kita tanyakan kenapa, kekurangan apa,” kata Titiek.
Ia juga menilai pemerintah perlu memiliki peran lebih besar dalam tata kelola bahan baku pakan. Menurut usulan tersebut, badan pemerintah nantinya dapat mengimpor bahan baku bila diperlukan, mengolahnya, kemudian mendistribusikannya kepada peternak dengan harga yang wajar.
Bagi peternak, persoalan tidak berhenti pada jagung. Bungkil kedelai yang menjadi komponen penting pakan juga mengalami kenaikan. Suwardi menyebut harga normal bungkil kedelai berada di kisaran Rp7.200-Rp7.500 per kilogram, tetapi saat ini harga yang dibeli melalui BUMN yang mendapat tugas melakukan impor dan penjualan bahan pakan telah mencapai sekitar Rp9.900-Rp10.000 per kilogram.
Selain meminta pemerintah memastikan pasokan bahan baku pakan, peternak juga mendesak adanya langkah untuk menyerap produksi telur. Melimpahnya telur di tengah lemahnya harga membuat peternak berada dalam posisi sulit: produksi harus tetap berjalan, tetapi hasil produksi tidak memberikan keuntungan yang memadai.
Titiek meminta pemerintah mengoptimalkan berbagai program penyerapan agar telur yang sudah dihasilkan peternak tidak terbuang percuma. Menurutnya, pemerintah harus mencari mekanisme agar produksi telur rakyat dapat masuk ke berbagai program pemerintah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami sudah menerima aduan, supaya telur-telur yang diproduksi yang ada ini supaya bisa diserap program-program pemerintah, supaya tidak mubazir,” ujar Titiek.
Pinsar sendiri meminta pemerintah menyediakan sekitar 223.000 ton jagung dengan harga yang wajar untuk mengamankan keberlangsungan usaha peternak pada periode Oktober 2026 hingga Februari 2027. Selain itu, peternak meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga bahan baku pakan serta penyerapan telur melalui program pemerintah.
Titiek memastikan persoalan tersebut akan dibawa dan dikoordinasikan dengan pemerintah. Ia bahkan menyatakan akan menghubungi Menteri Pertanian dan Bulog untuk membahas pasokan serta harga jagung, sekaligus berupaya menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi peternak kepada Presiden.
Bagi Komisi IV DPR, polemik ini menjadi ujian bagi kebijakan swasembada pangan. Sebab, keberhasilan swasembada tidak hanya diukur dari seberapa banyak komoditas tersedia secara nasional, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan komoditas tersebut benar-benar dapat diakses dengan harga yang masuk akal oleh petani dan peternak.
Jika pasokan jagung tetap sulit diperoleh dan harga pakan terus berada di atas kemampuan peternak, sementara harga telur masih tertekan, maka rantai produksi pangan nasional ikut berada dalam risiko. Karena itu, langkah pemerintah dalam menata pasokan jagung, mengendalikan biaya pakan, dan menyerap produksi telur kini menjadi penentu apakah peternak rakyat mampu bertahan atau justru semakin banyak yang menghentikan usahanya.