Foto: Youtube @Sekretariat Presiden
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat melalui konferensi video untuk memantau penanganan sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, Senin (7/9/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga dampak gempa bumi yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana secara signifikan. Menurutnya, penguatan anggaran diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam yang dapat terjadi di Indonesia. Prabowo menilai posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire membuat sejumlah wilayah memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana, termasuk melalui peningkatan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.
“Pelajaran juga bagi kami, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” kata Prabowo saat menyampaikan pengantar pembukaan rapat sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut Prabowo, penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah perlu memperkuat langkah-langkah pencegahan dan mitigasi agar potensi dampak terhadap masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini dilakukan pemerintah. Ia menyebut upaya penanganan karhutla telah berjalan secara masif, meskipun masih ditemukan sejumlah keterlambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Prabowo meminta seluruh pihak terkait terus memperkuat koordinasi agar respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Kecepatan penanganan dinilai penting mengingat bencana dapat berkembang dengan cepat dan berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas sosial dan ekonomi.
Selain karhutla, aktivitas Gunung Anak Krakatau turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pemerintah memantau perkembangan aktivitas vulkanik gunung api tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak. Kondisi Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu perhatian karena aktivitas gunung api dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk abu vulkanik, material erupsi, maupun potensi gangguan terhadap aktivitas masyarakat di wilayah sekitar.
Prabowo juga membahas dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Penanganan pascabencana menjadi bagian penting dalam pembahasan, termasuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan dan penanganan yang diperlukan. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penanganan bencana di berbagai daerah berjalan secara terkoordinasi. Presiden menekankan pentingnya kehadiran negara dalam merespons kondisi darurat sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
Dengan kondisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengantisipasi bencana alam, mulai dari gempa bumi, aktivitas gunung api, hingga bencana hidrometeorologi dan kebakaran hutan serta lahan. Karena itu, peningkatan anggaran mitigasi yang ditekankan Prabowo diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas personel, penyediaan peralatan penanggulangan bencana, serta sistem peringatan dini di daerah rawan bencana. Pemerintah juga diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap penanganan bencana yang telah berlangsung. Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus memastikan respons pemerintah semakin cepat dan tepat ketika menghadapi kejadian serupa.
Prabowo menegaskan bahwa pengalaman dari berbagai bencana yang terjadi harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi nasional. Dengan peningkatan kesiapsiagaan dan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah diharapkan mampu mengurangi risiko serta meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.