Foto: www.adhyaksafoto.com
Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menolak permohonan status Justice Collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya. Sony merupakan tersangka utama dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan penolakan tersebut dalam konferensi pers pada Selasa (23 Juni 2026).
Menurut Syarief, terdapat dua alasan pokok mengapa permohonan Sony Sonjaya ditolak. Pertama, Sonny Sonjaya merupakan pelaku utama dalam perkara korupsi MBG. Kemudian, ia juga belum mengakui perbuatannya.
Sony Sonjaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sempat menjadi sorotan publik karena berbagai isu tata kelola, mulai dari kualitas makanan hingga dugaan mark-up anggaran yang mencapai triliunan rupiah.
Sebagai mantan Wakil Kepala BGN, Sony diduga terlibat dalam berbagai penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara. Penyidikan kasus ini masih berlangsung dan Kejagung terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara ini.
Penolakan status justice collaborator berarti Sony Sonjaya tidak akan mendapatkan keringanan hukum khusus yang biasanya diberikan kepada pelaku yang bersedia bekerja sama secara aktif dengan penegak hukum. Ia akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kejagung menegaskan akan terus menjalankan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap seluruh jaringan korupsi di balik program MBG.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk mengatasi stunting dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.