Foto: Istimewa
Lampung Timur — Suasana tegang terjadi di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga sekitar sekolah menutup gerbang utama dan memblokade akses jalan menuju sekolah sebagai bentuk protes. Aksi ini dipicu kekecewaan mendalam karena anak-anak mereka tidak diterima melalui jalur domisili, meskipun rumah mereka berada sangat dekat dengan sekolah.
Aksi blokade yang dilakukan pada Senin (19/7/2026) ini membuat aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu sempat terganggu. Puluhan warga, sebagian besar orang tua calon siswa, berdiri di depan gerbang sambil membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan mereka.
Menurut warga, anak-anak mereka yang tinggal di wilayah sekitar sekolah seharusnya mendapatkan prioritas melalui jalur zonasi atau domisili. Namun, kenyataannya banyak di antara mereka yang gagal lolos seleksi, sementara siswa dari luar wilayah justru diterima.
Aksi protes ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dinilai kurang transparan dan tidak berpihak pada warga setempat. Beberapa orang tua mengaku sudah berharap besar agar anaknya bisa bersekolah di SMA negeri terdekat tanpa harus menempuh jarak jauh.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur belum memberikan keterangan resmi mengenai persoalan tersebut. Warga berjanji akan terus melakukan aksi hingga ada kejelasan dan solusi dari pemerintah daerah.
Kasus serupa sering terjadi di berbagai daerah saat musim PPDB, terutama terkait penerapan jalur zonasi. Pemerintah pusat dan daerah kerap diimbau untuk lebih ketat mengawasi pelaksanaan PPDB agar tetap adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip kedekatan domisili.
Aksi penutupan gerbang SMA Negeri 1 Labuhan Ratu ini menjadi pengingat bahwa akses pendidikan yang merata dan berkeadilan masih menjadi tantangan serius di daerah. Warga berharap pemerintah segera merespons keluhan mereka agar proses belajar mengajar dapat berjalan normal dan tidak ada lagi siswa yang dirugikan akibat kebijakan yang dianggap tidak tepat sasaran.