Foto: Teropong Media
Media sosial kembali dihebohkan oleh kisah pilu seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan bernama Yurizal Tri Chaerawan. Lewat akun Threads-nya, @yurizaltrich, pria asal Bogor itu mengunggah keluhan pada 22 Juli 2026 lalu karena harus menunggu selama delapan jam tanpa kepastian mendapatkan ruang rawat inap. "8 jam belum dapat ruangan. Gamau spill RS-nya, soalnya gue pake BPJS," tulisnya, tanpa mau membeberkan identitas rumah sakit tempatnya dirawat.
Alih-alih mendapat simpati, unggahan tersebut justru dibanjiri komentar bernada sinis dari sejumlah warganet, termasuk beberapa akun yang diketahui berprofesi sebagai tenaga kesehatan (nakes) dan dokter. Komentar-komentar minim empati itu belakangan menjadi sorotan tajam publik, apalagi setelah kabar duka menyusul. Melalui balasan di kolom komentar unggahan lama tersebut pada 3 Agustus 2026, akun bernama hilperd yang mengaku sebagai sepupu korban mengabarkan bahwa Yurizal telah meninggal dunia pada 31 Juli 2026, diduga akibat keterlambatan penanganan rumah sakit.
Kabar kematian ini membuat unggahan lama Yurizal kembali viral dan memutar ulang perdebatan lama seputar dugaan perlakuan diskriminatif terhadap pasien BPJS di fasilitas kesehatan. Sejumlah nakes yang sebelumnya melontarkan komentar sinis pun ramai-ramai meminta maaf secara terbuka, sementara Kementerian Kesehatan turut angkat bicara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa tenaga kesehatan sebagai pelayan masyarakat tidak boleh bersikap nir-empati, terutama kepada pasien yang tengah sakit.
Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa waktu tunggu delapan jam yang dialami Yurizal terjadi karena ia membutuhkan ruang High Care Unit (HCU) di RSCM yang jumlahnya terbatas, mengingat RSCM merupakan pusat rujukan nasional yang kerap penuh. Meski demikian, Kemenkes menegaskan sorotan publik sesungguhnya bukan pada pelayanan rumah sakit, melainkan pada komentar tidak berempati dari oknum nakes di media sosial.
Merespons polemik ini, BPJS Kesehatan turut memberikan penjelasan resmi. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan bahwa setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kepesertaannya aktif dan memenuhi indikasi medis berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dijamin sepenuhnya, tanpa diskriminasi. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama wajib memberikan layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh pasien.
Lantas, bagaimana sebenarnya pelayanan yang tepat bagi pasien BPJS sesuai regulasi? Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, apabila ruang rawat inap sesuai hak peserta tidak tersedia, rumah sakit dapat menempatkan pasien di ruang satu tingkat di atas haknya selama maksimal tiga hari tanpa dikenakan biaya tambahan. Jika seluruh ruang rawat inap benar-benar tidak tersedia, rumah sakit wajib merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lain yang setara dan masih memiliki kapasitas. Sementara itu, standar pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada umumnya ditetapkan maksimal enam jam sebelum pasien harus dipindahkan ke ruang rawat inap. BPJS Kesehatan juga mengingatkan bahwa peserta bisa memantau ketersediaan tempat tidur lewat fitur khusus di aplikasi Mobile JKN, serta melaporkan kendala pelayanan melalui petugas BPJS SATU! di rumah sakit atau call center 165 apabila menemui hambatan serupa.