Foto: CNBC Indonesia
Sebuah potongan video pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kembali menuai polemik di media sosial. Pernyataan yang berbunyi "Kalau tanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit" itu ramai dibagikan tanpa konteks lengkap, sehingga memicu kesalahpahaman publik seolah Zulhas mengajak masyarakat meninggalkan budidaya padi demi beralih ke perkebunan sawit yang dianggap lebih menguntungkan.
Padahal, pernyataan tersebut sejatinya bukanlah ajakan untuk meninggalkan tanaman padi, melainkan sebuah kritik tajam Zulhas terhadap cara pandang pasar bebas yang pernah membuat Indonesia terjebak dalam ketergantungan impor beras. Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Selasa (4/8/2026), saat ia menjelaskan bagaimana penerapan prinsip pasar bebas pascareformasi telah mengubah orientasi pembangunan ekonomi nasional, di mana masyarakat dan pelaku usaha cenderung memilih komoditas yang memberikan keuntungan paling besar, meski berdampak pada berkurangnya produksi pangan strategis dalam negeri.
"Kalau menanam padi tidak untung, ya tanam sawit," ujar Zulhas mencontohkan pola pikir yang selama ini terbentuk akibat mekanisme pasar bebas tersebut. Menurutnya, cara pandang semacam inilah yang membuat pemerintah pada masa lalu lebih berfokus pada sektor-sektor bernilai ekonomi tinggi, sementara sektor pangan justru kurang mendapat perhatian memadai—kondisi yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab Indonesia masih bergantung pada impor beras hingga saat ini.
Dalam pidato yang sama, Zulhas justru menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat swasembada pangan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan produksi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani. Zulhas berharap berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah mampu menciptakan ekosistem pertanian yang lebih menguntungkan bagi petani, sehingga produksi pangan nasional dapat terus meningkat dan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang lebih kuat di tengah dinamika ekonomi global.
Menyikapi polemik ini, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing dan mempercayai potongan video atau kutipan yang beredar tanpa melihat konteks lengkapnya. Sebab, potongan video tanpa konteks yang utuh berpotensi besar menimbulkan kesalahpahaman dan menyesatkan opini publik terhadap maksud sebenarnya dari pernyataan yang disampaikan seorang pejabat publik.
Swasembada pangan sendiri tetap menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia ke depan. Bukan kali pertama, Zulhas sebelumnya juga sempat menjadi sasaran kesalahpahaman publik akibat potongan video yang beredar tanpa konteks, sehingga menegaskan pentingnya masyarakat untuk selalu menelusuri sumber dan konteks utuh sebelum menyebarkan atau menyimpulkan sebuah pernyataan yang viral di media sosial.