Foto: Inews.id
JAKARTA - Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa bersama Aliansi Rakyat Menggugat menyambangi Kantor DPP Partai Gerindra. Kunjungan berlangsung di Jakarta Selatan pada Kamis (15/10/2026) pagi hari. Kedatangan mereka bertujuan mengantar surat tuntutan. Isi surat terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ahmad Khozinudin dari Tim Advokasi menjadi salah satu juru bicara dalam kesempatan tersebut. Ia menekankan bahwa Partai Gerindra memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti putusan MK. Putusan tersebut menyatakan tidak ditemukan bukti ijazah atau dokumen pendidikan tingkat SMA atau setara milik Gibran. Fakta hukum itu menjadi dasar desakan yang disampaikan.
Menurut Khozinudin, Mahkamah Konstitusi telah memberi ruang kepada lembaga lain. Ruang tersebut terbuka untuk menindaklanjuti persoalan syarat calon peserta Pilpres 2024. Putusan MK tidak menutup kemungkinan adanya langkah lanjutan di luar mahkamah. Partai politik dinilai memiliki peran penting dalam proses tersebut. Khozinudin menjelaskan alasan kunjungan ke partai politik secara rinci.
“Hari ini kami datang ke partai politik, karena meskipun secara formil kedaulatan rakyat yang ada di DPR itu milik rakyat, tapi anggota DPR itu secara materiil justru milik partai politik. Kami yakin kalau pimpinan partai politik memberikan perintah ke fraksinya yang ada di DPR RI, maka proses pemakzulan Gibran ini bisa bergulir,” tutur Khozinudin usai mengantar surat.
Pernyataan tersebut menegaskan keyakinan tim bahwa partai politik memegang kendali materiil atas anggota DPR. Jika pimpinan partai memberikan instruksi kepada fraksinya, proses di parlemen dapat bergerak. Pemakzulan menjadi salah satu opsi yang mereka dorong. Surat tuntutan disampaikan sebagai langkah formal awal. Kunjungan ke DPP Gerindra menjadi bagian dari rangkaian upaya sipil. Tim Advokasi dan ARM memilih jalur partai politik setelah putusan MK. Mereka menilai Gerindra sebagai partai yang relevan untuk didesak. Tanggung jawab moral dan politik menjadi narasi utama yang disampaikan.
Putusan MK yang tidak menemukan dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran menjadi fondasi argumen. Khozinudin berulang kali menyinggung temuan tersebut. Ia menilai ada celah bagi lembaga lain, termasuk parlemen, untuk menindaklanjuti. Desakan kepada Gerindra merupakan wujud pemanfaatan ruang yang dibuka MK. Dengan menyatakan bahwa anggota DPR secara materiil milik partai politik, Khozinudin ingin menekankan rantai komando. Kedaulatan rakyat secara formil ada di DPR, namun praktiknya fraksi tunduk pada keputusan partai. Oleh karena itu, tekanan kepada pimpinan partai dianggap strategis. Proses pemakzulan dinilai bisa bergulir jika ada perintah internal.
Surat tuntutan yang diantar pada Kamis pagi berisi desakan konkret. Tim menginginkan Partai Gerindra mengambil sikap terkait putusan MK. Tindak lanjut di tingkat fraksi DPR RI menjadi harapan utama. Kunjungan ini bersifat terbuka dan disampaikan langsung kepada media. Aliansi Rakyat Menggugat bersama Tim Advokasi memilih pendekatan ke partai politik sebagai strategi. Mereka tidak hanya mengandalkan proses di mahkamah. Ruang yang diberikan MK dimanfaatkan untuk mendorong langkah di ranah politik praktis. Gerindra menjadi tujuan pertama dalam rangkaian kunjungan tersebut.
Khozinudin usai mengantar surat menegaskan keyakinannya. Ia percaya bahwa perintah pimpinan partai kepada fraksi dapat memicu proses di DPR. Pemakzulan Gibran menjadi tujuan yang ingin mereka dorong. Seluruh argumen didasarkan pada putusan MK terkait syarat pendidikan. Status Gibran sebagai Wakil Presiden membuat isu ini sensitif. Namun, Tim Advokasi dan ARM tetap menyampaikan tuntutan berdasarkan temuan MK. Tidak ditemukannya ijazah atau dokumen setara SMA menjadi titik utama. Mereka menilai ada tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan.
Kunjungan ke Kantor DPP Gerindra berlangsung pada pagi hari. Suasana di lokasi relatif terkendali. Surat resmi diserahkan sebagai bentuk dokumentasi tuntutan. Pihak partai dipastikan menerima dokumen tersebut sesuai prosedur. Dengan mengaitkan kedaulatan formil dan materiil di DPR, Khozinudin ingin menyoroti peran partai. Fraksi di parlemen tidak bergerak tanpa arahan partai induk. Oleh karena itu, tekanan kepada DPP Gerindra dianggap sebagai langkah logis. Proses politik di DPR menjadi arena berikutnya yang ingin mereka pengaruhi.