Foto: Corner
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam. Dalam rapat tersebut, pemerintah menerima laporan bahwa sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi yang terdampak karhutla masih dalam proses pemadaman.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian kebakaran masih harus dilanjutkan, terutama di wilayah yang kondisi kebakarannya membutuhkan perhatian lebih besar. Pemerintah pun memusatkan perhatian pada dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, yang menjadi fokus utama penanganan saat ini.
Rapat dipimpin langsung oleh Prabowo untuk memantau perkembangan penanggulangan karhutla sekaligus mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh berbagai instansi. Penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan koordinasi lintas sektor karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesehatan.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut mengikuti rapat tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran jajaran pemerintah, TNI, dan Polri tersebut mencerminkan perlunya koordinasi antara lembaga dalam mendukung operasi pemadaman, pengawasan wilayah rawan kebakaran, dan penanganan dampak karhutla.
Dalam rapat itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan kondisi di enam provinsi yang paling terdampak. Dari laporan tersebut, sekitar 639 hektare lahan masih dalam proses pemadaman. Angka itu menjadi salah satu indikator yang dipantau pemerintah untuk menentukan kebutuhan penanganan lanjutan di lapangan.
Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi dua wilayah yang saat ini mendapat perhatian utama. Fokus penanganan di kedua provinsi tersebut diarahkan untuk memastikan titik-titik kebakaran dapat dikendalikan dan proses pemadaman berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, perkembangan penanganan di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Meski demikian, perbaikan tersebut tidak berarti seluruh risiko kebakaran telah berakhir. Pemantauan dan langkah pencegahan tetap diperlukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
Karhutla merupakan persoalan yang memerlukan penanganan berkelanjutan, terutama di kawasan dengan lahan gambut dan vegetasi yang mudah terbakar saat kondisi kering. Kebakaran di wilayah tersebut dapat meluas dengan cepat dan menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan, transportasi, serta kegiatan masyarakat.
Selain melakukan pemadaman, upaya penanggulangan juga perlu mencakup pemantauan titik panas, patroli di kawasan rawan, kesiapan personel dan peralatan, serta langkah pencegahan agar api tidak kembali muncul. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, dan instansi teknis menjadi bagian penting dalam mendukung langkah-langkah tersebut.
Rapat terbatas yang dipimpin Prabowo menjadi forum untuk memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi lapangan dan memastikan upaya penanganan tetap berjalan. Pemerintah perlu memantau perkembangan secara berkala agar sumber daya dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan penanganan lebih intensif.
Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan karhutla juga memiliki peran dalam pencegahan, terutama dengan tidak membuka lahan menggunakan api dan segera melaporkan kemunculan asap atau titik api kepada petugas. Pelaporan sejak dini dapat membantu mempercepat respons sebelum kebakaran meluas.
Dengan masih adanya sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman, penanganan karhutla di enam provinsi tersebut belum sepenuhnya selesai. Pemerintah kini memusatkan perhatian pada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, sembari melanjutkan pemantauan di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan yang dilaporkan menunjukkan perkembangan lebih baik.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada efektivitas pemadaman di lapangan, kondisi cuaca, serta kemampuan petugas mencegah munculnya titik api baru. Prioritas pemerintah saat ini adalah mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung sekaligus menekan risiko dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan.