Foto: Antara News
Kacamata mungkin tak lagi menjadi penghalang mutlak bagi calon prajurit TNI maupun anggota Polri. Presiden Prabowo Subianto mendorong adanya evaluasi terhadap sistem rekrutmen TNI-Polri agar penilaian calon tidak semata-mata bertumpu pada kondisi fisik, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan intelektual dan kompetensi yang dimiliki.
Arahan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman setelah mengikuti taklimat Presiden Prabowo Subianto bersama sekitar 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam tersebut, Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri. Salah satu yang disoroti adalah kebutuhan menyiapkan sistem rekrutmen yang lebih profesional dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan karakter ancaman keamanan dan pertahanan.
Dudung mengatakan Presiden meminta agar aspek fisik tidak menjadi satu-satunya ukuran dalam proses penerimaan calon anggota TNI dan Polri. Kemampuan intelektual menjadi salah satu faktor yang dinilai semakin penting untuk diperhatikan.
“Kemudian harus menyiapkan juga secara profesional baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual,” kata Dudung usai taklimat.
Dudung kemudian memberikan contoh mengenai calon yang menggunakan kacamata. Menurut dia, Presiden membuka peluang agar calon prajurit TNI maupun anggota Polri yang berkacamata tetap dapat mengikuti proses rekrutmen selama memiliki kemampuan intelektual yang baik.
“Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, pakai kacamata juga boleh, tetapi dia pintar,” ujar Dudung.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan perubahan karakter tantangan yang dihadapi aparat pertahanan dan keamanan. Menurut Dudung, ancaman pada masa mendatang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga berkembang ke teknologi dan pola peperangan baru.
“Karena tantangan ke depan ini kan perang itu perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya,” katanya.
Perkembangan teknologi membuat kemampuan intelektual, penguasaan teknologi, analisis informasi, hingga kemampuan menghadapi ancaman siber menjadi semakin relevan dalam tugas pertahanan dan keamanan. Karena itu, sistem rekrutmen dinilai perlu mampu menjaring sumber daya manusia dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan taklimat kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri dari seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi jajaran pimpinan kedua institusi untuk menerima arahan Presiden sekaligus menyamakan visi dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa dan negara.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut tantangan lingkungan strategis saat ini semakin kompleks, termasuk ancaman siber, informasi, dan perang hibrida. Karena itu, arahan Presiden akan menjadi salah satu pedoman dalam menentukan langkah dan kebijakan TNI ke depan.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri siap mendukung kebijakan dan program pemerintah sesuai tugas serta kewenangannya, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain soal rekrutmen, Dudung menyampaikan bahwa Prabowo juga meminta TNI dan Polri meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan dan latihan. Peningkatan kapasitas tersebut dinilai penting agar aparat mampu merespons dinamika keamanan yang terus berkembang.
“Jadi itu yang menjadi sentral menurut saya,” kata Dudung mengenai peningkatan profesionalisme melalui pendidikan dan latihan.
Arahan mengenai calon anggota berkacamata tersebut tidak serta-merta berarti seluruh persyaratan kesehatan dalam rekrutmen TNI dan Polri telah dihapus. Pernyataan Dudung lebih menekankan perlunya menyiapkan sistem rekrutmen yang tidak hanya melihat aspek fisik, dengan kemampuan intelektual dan kompetensi sebagai pertimbangan penting.
Dengan perubahan bentuk ancaman yang semakin kompleks, kebutuhan terhadap personel dengan kemampuan teknologi, kecerdasan analitis, serta keahlian khusus juga semakin besar. Rekrutmen yang mampu menjangkau lebih banyak talenta berpotensi memperluas sumber daya manusia yang dapat berkontribusi dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Arahan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penguatan TNI dan Polri tidak hanya diarahkan pada penambahan kemampuan fisik personel. Pendidikan, latihan, penguasaan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting yang ditekankan pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan.
Jika kebijakan tersebut nantinya diterjemahkan ke dalam perubahan mekanisme rekrutmen, calon anggota yang sebelumnya terkendala aspek tertentu pada persyaratan fisik berpotensi mendapatkan ruang yang lebih besar untuk menunjukkan kemampuan intelektual dan kompetensinya.
Namun, penerapan teknisnya tetap membutuhkan penyesuaian aturan dan standar rekrutmen yang berlaku di masing-masing institusi. Untuk saat ini, yang disampaikan pemerintah adalah arah evaluasi agar proses penerimaan personel TNI-Polri semakin profesional dan mampu menjawab kebutuhan pertahanan serta keamanan di era teknologi dan perang hibrida.