Foto: Kompas.com/Akhmad Dhani
JAKARTA - Pemerintah Indonesia membantah telah menolak bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan dari Malaysia. Isu penolakan tersebut beredar di tengah upaya pemadaman karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Pihak terkait menegaskan bahwa komunikasi masih berlangsung. Proses pembahasan tawaran bantuan belum selesai. Karo Humas Datin Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Brigjen TNI Honi Havana memberikan klarifikasi resmi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah berkomunikasi dengan Malaysia. Saluran komunikasi resmi berjalan melalui Kementerian Luar Negeri. Koordinasi antarnegara terus dijaga. Honi Havana menyampaikan status komunikasi yang sedang berjalan.
“Terkait status komunikasi ini, tentunya sedang on going, kanal tentunya melalui Kementerian Luar Negeri,” kata Honi di Kemenko Polkam pada Rabu (14/10/2026). Ia menegaskan bahwa proses masih aktif dan belum ada keputusan final.
Lebih lanjut, Honi menepis anggapan bahwa Indonesia menolak tawaran tersebut. “Jadi, bukan tidak ada kata kita menolak. Tidak. Karena ini untuk kepentingan masyarakat kita juga dan kita mengapresiasi tawaran itu, semuanya masih berproses, tentunya banyak hal yang didiskusikan di situ,” tambah dia. Apresiasi terhadap tawaran Malaysia disampaikan secara terbuka.
Menurut Honi, pembahasan melibatkan berbagai aspek teknis dan operasional. Banyak hal yang masih didiskusikan antara kedua belah pihak. Kepentingan masyarakat Indonesia menjadi pertimbangan utama dalam setiap langkah. Pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa kajian matang. Honi Havana juga menjelaskan pembagian peran dalam penanganan bantuan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan menangani aspek operasional penanggulangan bencana. BNPB menjadi leading sector untuk urusan teknis di lapangan. Koordinasi internal terus disiapkan.
Sementara itu, jika bantuan yang ditawarkan berupa pesawat atau personel militer, mekanismenya berbeda. Koordinasi akan melibatkan Kementerian Pertahanan. Aspek pertahanan dan keamanan memerlukan saluran khusus. Pemerintah memastikan setiap bentuk bantuan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebelumnya, Malaysia masih menunggu respons resmi dari Indonesia. Tawaran bantuan disampaikan untuk membantu memadamkan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap akibat kebakaran tersebut berdampak hingga ke kawasan regional. Kerja sama lintas negara menjadi salah satu opsi penanganan.
Tawaran bantuan Malaysia disampaikan oleh Ahmad Zahid. Ia mengungkapkannya saat melakukan kunjungan resmi ke Jakarta bulan lalu. Sejak saat itu, proses komunikasi diplomatik terus berlangsung. Indonesia memilih jalur formal melalui Kementerian Luar Negeri. Dengan menegaskan bahwa komunikasi masih on going, pemerintah ingin menepis spekulasi. Tidak ada kata penolakan yang pernah disampaikan. Sebaliknya, tawaran tersebut diapresiasi karena bermanfaat bagi masyarakat. Diskusi teknis masih berlangsung untuk menyepakati detail bantuan.
BNPB sebagai lembaga penanggulangan bencana siap menangani aspek operasional. Jika nantinya bantuan disepakati, penyaluran dan pemanfaatan akan dikoordinasikan secara terpadu. Keterlibatan Kementerian Pertahanan diperlukan khusus untuk bantuan yang bersifat militer. Sinergi antarlembaga menjadi kunci. Klarifikasi Brigjen Honi Havana menjadi acuan resmi pemerintah. Ia berbicara di Kemenko Polkam sebagai perwakilan yang berwenang. Status komunikasi melalui Kemlu menegaskan bahwa jalur diplomatik tetap terbuka. Proses yang sedang berjalan membutuhkan waktu untuk mencapai kesepakatan.
Apresiasi terhadap tawaran Malaysia menunjukkan sikap terbuka Indonesia. Karhutla yang menyebabkan kabut asap regional membutuhkan respons bersama. Namun, setiap bantuan harus melalui mekanisme yang tepat. Diskusi yang sedang berlangsung mencakup berbagai pertimbangan teknis dan administratif. Pemerintah menekankan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan masyarakat. Penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan tetap menjadi prioritas. Bantuan luar negeri, termasuk dari Malaysia, akan dipertimbangkan secara cermat. Keputusan akhir akan diambil setelah seluruh aspek selesai dibahas.