Foto: Detikcom
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan dirinya tidak gentar jika sewaktu-waktu dicopot dari jabatan dalam perombakan kabinet. Di tengah kembali mencuatnya isu reshuffle pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Pigai mengatakan dirinya memilih tetap bekerja dan tidak larut dalam spekulasi mengenai posisi di kabinet.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat ditemui di Denpasar, Bali, Jumat (2/10/2026). Ia bahkan menggunakan aktivitas kunjungan kerjanya sebagai gambaran bahwa dirinya tidak sedang sibuk memikirkan kemungkinan kehilangan jabatan.
“Tidak ada (takut). Kalau saya takut, untuk apa saya ke Bali? Mending tunggu, lihat-lihat handphone di Jakarta saja. Nunggu kan biasa saja,” kata Pigai.
Menurut Pigai, persoalan pergantian atau pemberhentian menteri sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia menyerahkan keputusan mengenai keberlanjutan dirinya di Kabinet Merah Putih kepada Kepala Negara.
Pigai menilai Presiden memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengevaluasi kinerja setiap menteri berdasarkan target serta indikator yang telah ditetapkan. Ia menyebut penilaian tersebut merupakan bagian dari kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan susunan kabinet.
“Yang menilai itu Presiden. Presiden yang menilai. Presiden yang memiliki kapasitas, otoritas, hak prerogatif untuk menilai KPI para menteri,” ujar Pigai.
Ia juga menekankan pentingnya penilaian yang didasarkan pada data dan kinerja nyata. Pigai secara khusus menyinggung hasil survei dan pemberitaan sebagai hal yang menurutnya tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan kinerja seorang menteri.
“Pak Prabowo itu intelektual. Intelektual itu menilai berbasis kepada data. Oleh karena itulah penilaian-penilaian itu kepada Presiden, bukan oleh survei, bukan oleh wartawan,” katanya.
Pigai menegaskan dirinya tidak ingin mengubah pola kerja hanya karena muncul spekulasi mengenai kemungkinan reshuffle. Ia mengatakan tetap menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan menyerahkan hasil evaluasi kepada Presiden.
“Saya kemarin datang ke sini saya tidak pernah mikir posisi saya akan berubah atau tidak, saya kerja saja. Karena saya tahu Presiden yang menilai,” kata Pigai.
Sikap tersebut juga sejalan dengan pernyataan Pigai sebelumnya pada September 2026. Saat itu, ia menyebut jabatan menteri bukanlah tujuan utama dan mengatakan pembangunan bangsa lebih penting daripada mempertahankan posisi dalam pemerintahan.
Isu mengenai kemungkinan perombakan kabinet kembali menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Namun, pernyataan mengenai evaluasi atau pergantian menteri perlu dibedakan dari keputusan resmi mengenai reshuffle. Dalam konteks tersebut, Pigai memilih tidak berspekulasi mengenai apakah dirinya akan tetap menjabat atau tidak.
Bagi Pigai, ukuran utama seharusnya tetap berada pada pekerjaan yang telah dilakukan dan hasil yang dapat diperlihatkan. Ia menyatakan akan terus menjalankan tugas sebagai Menteri HAM selama masih mendapat mandat dari Presiden.
“Saya kerja saja,” menjadi garis besar sikap Pigai dalam menghadapi isu tersebut. Ia tidak mempersoalkan kemungkinan adanya perubahan komposisi kabinet dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden.
Dengan demikian, pernyataan Pigai bukanlah konfirmasi bahwa dirinya akan dicopot maupun jaminan bahwa posisinya akan dipertahankan. Pigai hanya menegaskan bahwa dirinya tidak menjadikan jabatan sebagai alasan untuk menghentikan pekerjaan dan tidak ingin terpengaruh oleh spekulasi mengenai reshuffle.
Di tengah dinamika kabinet pemerintahan Prabowo, keputusan mengenai siapa yang tetap berada dalam kabinet pada akhirnya menjadi kewenangan Presiden. Sementara itu, Pigai menyatakan akan tetap menjalankan tugasnya dan membiarkan kinerjanya dinilai berdasarkan pekerjaan serta data yang tersedia.