Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah menyiapkan sejumlah terobosan untuk mempercepat penyediaan hunian di tengah semakin terbatas dan mahalnya lahan. Salah satu gagasan yang sedang dikaji adalah pembangunan hunian susun tiga hingga empat lantai dengan struktur baja di atas sungai atau kali.

Gagasan tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri sebuah acara di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2026) malam. Menurutnya, konsep itu muncul dari kebutuhan untuk mencari alternatif penyediaan tempat tinggal ketika harga tanah terus meningkat, khususnya di kawasan perkotaan.

Maruarar atau yang akrab disapa Ara menegaskan, pembangunan hunian di atas sungai tersebut masih sebatas konsep yang sedang dipelajari. Pemerintah belum mengambil keputusan untuk menerapkannya secara penuh karena terdapat berbagai aspek teknis dan regulasi yang harus dikaji terlebih dahulu.

"Bagaimana suatu saat ada terobosan misalnya bagaimana mulai berpikir membangun rumah (susun) tiga atau empat lantai dengan baja tidak perlu lift tapi di atas sungai-sungai atau kali-kali yang ada. Doain kami," kata Ara.

Menurut Ara, keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan besar dalam penyediaan hunian. Harga tanah yang semakin mahal membuat pemerintah perlu memikirkan pendekatan baru agar pembangunan rumah tetap dapat dilakukan dengan biaya yang lebih terjangkau dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Ia menyebut keberadaan sejumlah sungai atau kali di kawasan perkotaan menjadi salah satu objek yang sedang dipertimbangkan dalam pencarian alternatif tersebut. Namun, pemanfaatan ruang di atas sungai tentu membutuhkan kajian yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama menyangkut aspek keselamatan, tata ruang, dan fungsi sungai.

"Mungkin sekarang banyak yang bilang enggak mungkin, mungkin hari ini banyak yang bilang itu impossible, tapi doain karena tanah makin mahal. Saya lihat ada kali (sungai) banyak. Bagaimana doain mudah-mudahan 2-3 bulan lagi konsepnya saya bisa sampaikan kepada publik," ujar Ara.

Kementerian PKP disebut tengah menyiapkan tim untuk mengkaji berbagai terobosan dalam penyediaan hunian. Tim tersebut nantinya akan melihat kemungkinan penerapan konsep secara lebih terukur, termasuk menghitung kebutuhan material dan konstruksi yang diperlukan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penggunaan struktur baja. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan baja untuk bangunan bertingkat sekaligus memastikan struktur yang digunakan mampu memenuhi standar keselamatan dan ketahanan bangunan.

Perhitungan biaya juga menjadi bagian penting dalam kajian. Konsep hunian yang ditawarkan pemerintah harus tetap mempertimbangkan efisiensi pembangunan agar tidak justru menghasilkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan metode pembangunan konvensional.

Selain aspek teknis dan ekonomi, regulasi menjadi tantangan lain yang harus diselesaikan. Pembangunan hunian di atas badan sungai berkaitan dengan berbagai ketentuan mengenai tata ruang, pengelolaan sumber daya air, lingkungan, keselamatan bangunan, hingga status dan pemanfaatan ruang.

Karena itu, gagasan tersebut tidak dapat langsung diterapkan hanya berdasarkan ketersediaan lahan. Pemerintah harus memastikan pembangunan tidak mengganggu fungsi sungai, termasuk kapasitas aliran air dan sistem pengendalian banjir.

Aspek lingkungan juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Setiap rencana pembangunan di kawasan yang berkaitan dengan sungai perlu memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem serta kondisi lingkungan di sekitarnya.

Ara mengatakan pemerintah juga akan mempertimbangkan penerimaan masyarakat dan pengembang sebelum gagasan tersebut diterapkan secara luas. Menurutnya, keberhasilan sebuah inovasi perumahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun secara teknis, tetapi juga oleh sejauh mana konsep tersebut dapat diterima dan dijalankan bersama.

Jika kajian menunjukkan konsep tersebut layak, pemerintah dapat memiliki alternatif baru untuk menambah pasokan hunian di kawasan dengan keterbatasan lahan. Hunian bertingkat juga berpotensi memanfaatkan ruang secara lebih efisien dibandingkan pembangunan rumah tapak yang membutuhkan lahan lebih luas.

Namun, konsep tersebut masih berada pada tahap awal. Pemerintah perlu membuktikan kelayakan teknis, keekonomian, aspek lingkungan, serta kesesuaian regulasi sebelum menjadikannya kebijakan pembangunan.

Rencana penyampaian konsep dalam dua hingga tiga bulan ke depan akan menjadi tahap penting untuk melihat sejauh mana gagasan tersebut dapat diwujudkan. Pada saat itu, masyarakat diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai desain, lokasi yang mungkin digunakan, kebutuhan biaya, hingga mekanisme pembangunannya.

Di tengah harga tanah yang terus menjadi tantangan dalam penyediaan hunian, keberanian mencari model pembangunan baru memang menjadi kebutuhan. Namun, inovasi tetap harus berjalan beriringan dengan prinsip keselamatan dan keberlanjutan.

Gagasan Maruarar membangun hunian tiga hingga empat lantai dengan struktur baja di atas sungai pun kini masih menjadi konsep yang membutuhkan pembuktian. Jika nantinya dinilai layak dan memenuhi seluruh persyaratan, ide yang saat ini terdengar tidak biasa tersebut berpotensi menjadi salah satu alternatif pemerintah dalam menjawab persoalan keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian di kawasan perkotaan.