Foto: Istimewa
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya memberantas praktik korupsi di daerah. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau. Dalam operasi tersebut, tim KPK berhasil mengamankan 10 orang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan konfirmasi resmi terkait OTT tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026). "Bahwa dalam peristiwa tangkap tangan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah sepuluh orang," ungkap Budi Prasetyo.
Meski telah menangkap sepuluh orang, KPK masih memburu sosok penting lainnya, yaitu Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby. KPK juga mengimbau Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing untuk segera kooperatif. Budi Prasetyo menegaskan pentingnya kehadiran kedua pejabat tersebut dalam proses hukum yang sedang berjalan. "Kami juga ingin menyampaikan, KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Singingi agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," tegasnya.
Operasi tangkap tangan ini menjadi perhatian publik karena melibatkan lingkaran pemerintahan di tingkat kabupaten. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai identitas kesepuluh orang yang telah ditangkap, jabatan mereka, maupun konstruksi perkara yang sedang diusut KPK.
KPK menekankan bahwa keterangan dari Bupati Suhardiman Amby dan Sekda sangat krusial untuk mengungkap dugaan korupsi yang terjadi. Imbauan agar keduanya segera menyerahkan diri menunjukkan bahwa penyidikan masih terus bergulir dan KPK membutuhkan keterangan langsung dari para pemangku kepentingan utama di Kuansing.
Kabupaten Kuantan Singingi dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam di Riau. Operasi KPK ini berpotensi mengguncang tata kelola pemerintahan daerah setempat. Masyarakat Kuansing kini menanti kejelasan kasus ini, terutama terkait apakah ada keterlibatan pejabat tinggi lainnya dalam dugaan korupsi yang sedang ditangani.
OTT ini sekaligus menjadi sinyal kuat dari KPK bahwa tidak ada tempat bagi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan, termasuk di daerah-daerah yang relatif jauh dari ibu kota. Sebagai lembaga independen, KPK terus menunjukkan komitmennya dalam membersihkan birokrasi dari praktik-praktik yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.
Langkah selanjutnya yang dinantikan publik adalah konferensi pers lebih lengkap dari KPK yang biasanya memaparkan kronologi operasi, barang bukti yang disita, serta pasal-pasal yang disangkakan kepada para tersangka.
Kasus ini juga diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah lain untuk meningkatkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.