Foto: Kompas.com/Aryo Tondang
Massa yang terdiri dari mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gerbang DPRD Provinsi Jambi, Kamis (8/10/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai telah berlangsung cukup lama di wilayah Jambi. Dalam aksinya, massa menyuarakan keresahan terhadap kabut asap yang disebut telah dirasakan masyarakat selama berbulan-bulan. Mereka mendesak Gubernur Jambi Al Haris untuk datang menemui massa dan memberikan penjelasan terkait penanganan karhutla serta dampak kabut asap yang terjadi di wilayah tersebut.
“Sudah tiga bulan kita menanggung ini (kabut asap), kami minta supaya Al Haris datang menemui kami,” kata massa dalam aksi tersebut.
Massa menilai persoalan kabut asap tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Mereka meminta pemerintah daerah menunjukkan langkah konkret dalam menangani karhutla sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari dampak yang ditimbulkan. Selain meminta Gubernur Jambi hadir menemui mereka, demonstran juga menyoroti penggunaan anggaran untuk penanganan karhutla. Massa meminta Al Haris mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp30 miliar yang disebut digelontorkan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Jambi.
Menurut massa, penggunaan anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk mengenai peruntukan serta langkah penanganan yang telah dilakukan selama karhutla dan kabut asap melanda wilayah Jambi. Desakan lainnya ditujukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memproses korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla di Jambi. Massa meminta penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mengusut pihak yang dinilai bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
Isu karhutla menjadi perhatian massa karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum.
Melalui aksi di depan DPRD Provinsi Jambi, mahasiswa dan elemen masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan respons terhadap tuntutan mereka. Mereka juga meminta adanya transparansi mengenai anggaran penanganan karhutla serta langkah hukum terhadap korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran.
Hingga aksi berlangsung, tuntutan utama massa tetap diarahkan kepada Gubernur Jambi Al Haris agar hadir menemui mereka. Selain meminta penjelasan mengenai penanganan kabut asap, massa juga menuntut pertanggungjawaban atas anggaran penanganan karhutla dan proses hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat.