Foto: Kabar Bali Hits
Penguatan ketertiban masyarakat dan pembangunan dari tingkat desa menjadi perhatian dalam kegiatan Kemah Bhakti Satya Linmas yang digelar di Bandar Lampung, Kamis (24/9/2026). Momentum tersebut sekaligus dirangkai dengan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) Kota Bandar Lampung dan Aslinmas se-Provinsi Lampung serta DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kota Bandar Lampung.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas DPP Abpednas, Prof Reda Manthovani, meminta para pengurus yang baru dikukuhkan tidak berhenti pada seremoni organisasi. Ia mendorong jajaran Aslinmas dan Abpednas membangun soliditas dan menjalankan peran secara nyata di lingkungan masing-masing.
Menurut Reda, status sebagai pengurus membawa tanggung jawab untuk ikut mengoordinasikan dan menangani berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Karena itu, pengurus di tingkat daerah harus mampu membangun kerja sama sehingga keberadaan organisasi tidak hanya terlihat dalam kegiatan formal, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Untuk bisa solid dalam mengurus masalah-masalah di lingkungannya. Karena mereka kan sudah jadi pengurus DPC, berarti bertanggung jawab di lingkungannya masing-masing,” kata Reda.
Pesan tersebut disampaikan karena Aslinmas memiliki anggota yang berada dekat dengan kehidupan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. Peran mereka berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan membantu menjaga ketenteraman serta ketertiban di lingkungan masing-masing. Pemerintah Provinsi Lampung juga menempatkan rasa aman dan ketertiban sebagai salah satu fondasi yang mendukung pembangunan daerah.
Reda juga memberikan penekanan khusus kepada jajaran Abpednas. Organisasi yang beranggotakan unsur Badan Permusyawaratan Desa tersebut diharapkan ikut memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan.
“Abpednas juga sama. Jadi mereka ini supaya solid untuk bisa menjaga tata kelola keuangan desa dan program-program yang ada di desa,” ujar Reda.
Bagi Reda, penguatan tata kelola desa menjadi bagian penting karena berbagai program pembangunan pada akhirnya harus diterjemahkan ke tingkat masyarakat. Pengawasan dan keterlibatan unsur desa diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai perencanaan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Peran tersebut juga menjadi semakin relevan karena desa menjadi salah satu titik penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Ketika tata kelola pemerintahan desa berjalan baik, program pembangunan dapat lebih mudah diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan publik, ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan.
Selain berbicara mengenai ketertiban dan tata kelola pemerintahan desa, Reda mengungkapkan adanya agenda jangka pendek yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Salah satu dukungan yang telah disiapkan adalah kendaraan yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah.
“Jangka pendek itu yang tadi kan sudah disiapkan mobil, salah satunya untuk tata kelola sampah,” kata Reda.
Program tersebut diharapkan tidak sebatas menyediakan sarana pengangkutan sampah. Pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari sumbernya, termasuk membiasakan pemilahan dan menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal Abpednas Aditya Yusma juga menegaskan pentingnya semangat pengabdian bagi anggota Linmas. Ia menyebut anggota Linmas harus tetap memiliki karakter yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan masyarakat.
“Yang pertama Linmas harus tetap berjiwa patriot. Makanya Aslinmas itu Patriot Pelindung Masyarakat,” kata Aditya.
Menurut Aditya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah adalah kondisi kesejahteraan anggota Satlinmas. Ia menyoroti perbedaan besaran insentif Linmas di sejumlah wilayah dan menyebut masih ada anggota yang belum menerima insentif.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota memberikan perhatian terhadap kondisi anggota Linmas. Menurutnya, perhatian tersebut penting mengingat para anggota berada pada lapisan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi perlindungan dan ketertiban.
“Harapan kami hadir ke provinsi, kota, kabupaten itu agar pemerintah kota, kabupaten, provinsi sadar dan peduli memperhatikan nasib para Satlinmas ini, pejuang, patriot pelindung masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan di Bandar Lampung tersebut juga membawa dua agenda yang berkaitan langsung dengan masyarakat, yakni gerakan pemilahan sampah dan penguatan pembangunan dari tingkat desa. Aditya mengatakan gerakan tersebut diarahkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat pembangunan berbasis desa.
“Tujuannya cuma dua. Yang pertama, gerakan pemilahan sampah oleh masyarakat mendukung program Presiden ‘Indonesia Asri’. Yang kedua, Asta Cita nomor 6 Presiden Prabowo mengenai bagaimana membangun dari bawah, dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” kata Aditya.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri menilai keberadaan Satlinmas memiliki posisi penting dalam menciptakan kondisi aman yang mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ketika menjadi pembina Apel Akbar Kemah Bhakti Satya Linmas, menyampaikan bahwa pembangunan membutuhkan lingkungan yang aman dan tertib.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga meminta Abpednas menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengawal kinerja pemerintah desa. Unsur BPD diharapkan terlibat dalam mengawal pembangunan desa sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Kegiatan itu diikuti oleh pengurus Abpednas dari berbagai wilayah di Lampung. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, misalnya, mencatat peserta kegiatan mencapai sekitar 1.350 orang dari jajaran pengurus DPC Abpednas se-Provinsi Lampung. Aslinmas sendiri merupakan wadah berhimpunnya anggota Satlinmas yang menjalankan peran perlindungan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Pengukuhan organisasi tersebut juga menjadi momentum konsolidasi antara unsur perlindungan masyarakat dengan kelembagaan desa. Kedua unsur itu memiliki ruang kerja yang berbeda, tetapi sama-sama bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di tingkat paling bawah.
Aslinmas berkaitan dengan penguatan peran perlindungan masyarakat dan ketertiban lingkungan, sementara Abpednas berfokus pada penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan kerja sama yang baik, keduanya dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang tertib sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan di desa.
Reda menekankan bahwa tantangan yang dihadapi organisasi di tingkat daerah bukan hanya soal menjalankan struktur kepengurusan. Para pengurus harus mampu menerjemahkan mandat organisasi menjadi kegiatan yang menyentuh persoalan konkret masyarakat.
Persoalan sampah, tata kelola keuangan desa, pelaksanaan program pembangunan, keamanan lingkungan, hingga koordinasi dalam menghadapi persoalan sosial merupakan contoh isu yang membutuhkan kehadiran organisasi secara langsung. Karena itu, soliditas menjadi salah satu faktor penting agar pengurus tidak bekerja sendiri-sendiri.
Dalam konteks pembangunan desa, pengawasan juga diperlukan agar program yang telah direncanakan dapat berjalan secara transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Abpednas diharapkan dapat memainkan peran tersebut melalui fungsi kelembagaan BPD, sementara unsur perlindungan masyarakat dapat membantu memastikan lingkungan tetap kondusif bagi aktivitas warga.
Pada akhirnya, rangkaian Kemah Bhakti Satya Linmas dan pengukuhan Aslinmas serta Abpednas di Lampung tidak hanya menjadi kegiatan seremonial organisasi. Momentum tersebut membawa pesan agar pengurus yang telah dikukuhkan benar-benar hadir di tengah masyarakat dan berkontribusi terhadap persoalan yang ada di lingkungannya.
Reda meminta Aslinmas dan Abpednas membangun soliditas sebagai modal menjalankan tanggung jawab masing-masing. Sementara persoalan kesejahteraan anggota Linmas, tata kelola desa, pengelolaan sampah, dan pembangunan dari tingkat bawah menjadi sejumlah agenda yang masih membutuhkan kerja bersama antara organisasi, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Dengan demikian, keberadaan Aslinmas dan Abpednas diharapkan tidak hanya tercatat dalam struktur organisasi, tetapi juga terlihat melalui kegiatan nyata di lapangan. Ketertiban masyarakat dan pembangunan desa pada akhirnya membutuhkan keterlibatan banyak pihak, terutama mereka yang berada paling dekat dengan kehidupan warga.