Foto: Kompas Megapolitan
Mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan persoalan pendidikan nasional. Melalui Aksi Nasional Pendidikan, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Aksi tersebut membawa sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan akses, pembiayaan, regulasi, hingga kesejahteraan tenaga pendidik. Dalam seruan aksi, BEM SI menyampaikan empat tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR RI.
Tuntutan pertama adalah mendesak pembahasan dan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Mahasiswa meminta proses pembahasan regulasi tersebut dilakukan secara partisipatif dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam sektor pendidikan.
Bagi BEM SI, regulasi pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam menentukan arah penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena itu, pembahasan perubahan aturan tersebut mereka dorong agar tidak hanya dilakukan di tingkat pembuat kebijakan, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat, mahasiswa, tenaga pendidik, serta kelompok lain yang terdampak langsung oleh kebijakan pendidikan.
Tuntutan kedua berkaitan dengan pendidikan gratis. Mahasiswa mendesak pemerintah merealisasikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Seruan tersebut menempatkan pendidikan sebagai hak yang menurut mahasiswa harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terhambat persoalan biaya maupun perbedaan wilayah. BEM SI menyerukan agar kebijakan pendidikan gratis tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
Persoalan biaya pendidikan menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir. Beban pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya kuliah, tetapi juga mencakup kebutuhan penunjang seperti transportasi, tempat tinggal, buku, perangkat pembelajaran, hingga biaya hidup bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan jauh dari daerah asal.
Karena itu, tuntutan pendidikan gratis yang dibawa dalam aksi kali ini juga berkaitan dengan upaya memperluas akses pendidikan. Mahasiswa meminta agar faktor ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
Tuntutan ketiga menyangkut kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. BEM SI meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan, kepastian, serta penghargaan terhadap para tenaga yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Isu kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan menjadi bagian penting dari tuntutan mahasiswa karena kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum maupun fasilitas sekolah dan perguruan tinggi. Tenaga pendidik juga menjadi bagian utama dalam proses pembelajaran yang secara langsung berhadapan dengan peserta didik.
Mahasiswa menilai perbaikan sistem pendidikan perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kondisi para guru dan tenaga kependidikan. Karena itu, peningkatan kesejahteraan mereka ditempatkan sebagai salah satu tuntutan dalam Aksi Nasional Pendidikan di depan DPR RI.
Tuntutan keempat berkaitan dengan keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) apabila pemerintah menerapkan kebijakan pendidikan tinggi gratis. BEM SI meminta keberlangsungan PTS tetap mendapatkan jaminan dalam desain kebijakan tersebut.
Persoalan ini menjadi perhatian karena perguruan tinggi swasta merupakan salah satu bagian dari ekosistem pendidikan tinggi nasional. PTS menampung mahasiswa dalam jumlah besar dan memiliki peran dalam menyediakan akses pendidikan tinggi di berbagai daerah.
Karena itu, menurut tuntutan BEM SI, kebijakan pendidikan tinggi gratis perlu dirancang dengan memperhitungkan keberlanjutan PTS. Mahasiswa meminta agar implementasi kebijakan tersebut tidak mengabaikan keberadaan perguruan tinggi swasta sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.
Aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Massa mahasiswa juga diminta mengenakan jas almamater sebagai bagian dari identitas aksi.
Kehadiran massa aksi membuat aparat menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan DPR. Polres Metro Jakarta Pusat menyebut sebanyak 3.983 personel gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pengamanan dalam (Pamdal) disiapkan untuk mengamankan jalannya aksi.
Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional dengan mempertimbangkan perkembangan jumlah massa dan kondisi di lapangan. Masyarakat yang hendak melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto dan sekitar Gedung DPR/MPR juga diimbau menggunakan jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan.
Empat tuntutan yang dibawa mahasiswa tersebut pada dasarnya mencakup sejumlah persoalan utama dalam pendidikan, mulai dari regulasi hingga akses dan pembiayaan pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta keberlanjutan institusi pendidikan tinggi.
Melalui aksi tersebut, BEM SI mendorong pemerintah dan DPR untuk merespons persoalan pendidikan tidak hanya melalui kebijakan jangka pendek, tetapi juga melalui pembenahan regulasi dan sistem pendidikan secara lebih menyeluruh.
Aspirasi mahasiswa tersebut selanjutnya menjadi bagian dari dinamika pembahasan kebijakan pendidikan nasional. Respons pemerintah dan DPR terhadap empat tuntutan itu akan menentukan bagaimana berbagai persoalan yang disuarakan dalam Aksi Nasional Pendidikan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan forum pembahasan resmi.