Foto: Dok. Kementrian PANRB
JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengungkapkan masih ada jutaan aparatur sipil negara (ASN) yang belum memiliki gelar sarjana atau Strata 1 (S1). Dari total 6.766.610 ASN yang tercatat saat ini, sebanyak 2.156.662 orang atau sekitar 32 persen belum mencapai jenjang pendidikan S1. Hal tersebut disampaikan Zudan dalam peluncuran Trade Corporate University dan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perdagangan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
“Saat ini ASN kita 6,7 juta ASN. Bertambah beberapa waktu ini signifikan untuk PPPK,” kata Zudan dalam kesempatan tersebut.
Menurut Zudan, jumlah ASN saat ini telah mencapai 6.766.610 orang. Komposisi tersebut mencakup ASN dengan berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga pendidikan doktoral dan spesialis. Berdasarkan tingkat pendidikan, ASN lulusan SD hingga SMA tercatat sebanyak 1.405.852 orang atau sekitar 21 persen dari total ASN. Sementara itu, ASN yang memiliki pendidikan Diploma I (D-I) hingga Diploma III (D-III) mencapai 750.810 orang atau sekitar 11 persen. Jika kedua kelompok tersebut digabungkan, jumlah ASN yang belum memiliki pendidikan setingkat sarjana mencapai lebih dari dua juta orang. Kondisi ini menjadi salah satu gambaran mengenai masih besarnya ruang peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Di sisi lain, kelompok ASN dengan pendidikan Diploma IV (D-IV) dan S1 menjadi kelompok terbesar dalam komposisi pendidikan ASN. Jumlahnya mencapai 4.024.807 orang atau sekitar 59 persen dari total ASN. Kemudian, ASN dengan tingkat pendidikan S2 dan spesialis tercatat sebanyak 529.080 orang atau sekitar 8 persen. Sementara ASN yang memiliki pendidikan S3, subspesialis, dan dokter berjumlah 56.061 orang atau sekitar 1 persen.
Zudan menilai komposisi tersebut menunjukkan masih terdapat peluang yang sangat besar untuk mengembangkan kualitas ASN melalui peningkatan pendidikan dan kompetensi.
“Ini arsitektur ASN kita dari sisi pendidikan. Jadi, ruang pengembangannya masih besar sekali,” ujar Zudan.
Peningkatan jenjang pendidikan dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur. Dengan jumlah ASN yang mencapai lebih dari 6,7 juta orang, peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi berpotensi memberikan dampak terhadap kapasitas birokrasi secara keseluruhan.
Selain berdasarkan pendidikan, BKN juga mencatat persebaran ASN berdasarkan instansi tempat mereka bekerja. Dari total 6.766.610 ASN, mayoritas berada di instansi daerah. Jumlah ASN yang bertugas di instansi daerah mencapai 5.319.445 orang atau sekitar 79 persen dari keseluruhan ASN. Sementara itu, ASN yang bekerja di instansi pusat berjumlah 1.447.165 orang atau sekitar 21 persen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur pemerintahan berada di daerah. Karena itu, pengembangan kapasitas ASN tidak hanya menjadi kebutuhan di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas aparatur di berbagai daerah.
Dari sisi status kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi kelompok terbesar. BKN mencatat jumlah PNS mencapai 3.463.269 orang atau sekitar 51 persen dari total ASN. Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tercatat sebanyak 2.075.517 orang atau sekitar 31 persen. Adapun PPPK paruh waktu berjumlah 1.227.824 orang atau sekitar 18 persen. Zudan sebelumnya menyebut jumlah ASN mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, terutama seiring bertambahnya jumlah PPPK.
Dengan komposisi ASN yang kini mencapai 6.766.610 orang, pemerintah menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Tidak hanya dari sisi jumlah, pengembangan pendidikan, kompetensi, dan kapasitas ASN juga menjadi faktor penting untuk mendukung pelayanan publik serta efektivitas birokrasi. Data BKN tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangan ASN masih memiliki ruang yang luas, terutama bagi kelompok aparatur yang belum mencapai jenjang pendidikan sarjana. Upaya peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat berjalan seiring dengan pengembangan kompetensi dan kebutuhan organisasi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.
Dengan jumlah ASN lebih dari 6,7 juta orang dan mayoritas bekerja di instansi daerah, penguatan kualitas aparatur menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan strategi pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan.